Kerajaan Mataram Islam muncul di abad ke-15. Rajanya yang pertama adalah Panembahan Senopati, yang memerintah dari tahun 1584-1601. Panembahan berasal dari kata “sembah” yang berarti salam hormat, dilakukan dengan cara melekatkan kedua telapak tangan, dengan ujung jari ke atas, dan menyentuh ujung hidung. Inilah cara orang Jawa menghormati orang yang dituakan, atau pemimpin mereka, khususnya keluarga kerajaan. Dengan begitu Panembahan adalah orang yang sangat dihormati, disanjung, bahkan dipuja.
Mataram mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh rajanya yang ke-3, Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645). Dibawah pemerintahannya, Mataram mendominasi seluruh Jawa, kecuali Banten dan Batavia. Bukan sekedar raja, Sultan Agung juga merupakan seorang pejuang hebat di Jawa, yang dengan gigih melawan kolonialisme Belanda.
Setelah Sultan Agung, raja Mataram berikutnya adalah Sunan Amangkurat I (1645-1677). Pada masa pemerintahannya, masa kejayaan Mataram pun lambat laun mulai pudar. Raja-raja berikutnya juga tidak mampu membawa Mataram kembali ke masa jayanya. Daerah-daerah yang selama ini berada di bawah kekuasaan Mataram, satu per satu berusaha memisahkan diri.
Akhirnya, setelah dikacau berbagai pemberontakan, seperti Pangeran Trunojoyo dari Madura yang mendirikan keratonnya di Kediri (1677-1680) dan Untung Surapati yang kemudian berkeraton di Pasuruan (1686-1703), Mataram pun terjerumus dalam 3 perang suksesi, yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757).
Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga
Semasa Mataram dipimpin oleh rajanya yang ke-10, Sri Susuhunan Paku Buwono II (1727-1749), dan berkedudukan di Kartasuro, pada tahun 1742 terjadi pemberontakan oleh orang-orang Tionghoa, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Geger Patjina”. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyowo, menantu Pangeran Mangkubumi. Pada saat pemberontakan terjadi, Paku Buwono II menyelematkan diri ke Ponorogo bersama penasehatnya Van Hohendorf dan Wakil Gubernur Jenderal Van Imhoff. Dengan bantuan VOC pemberontakan pun berhasil ditumpas, dan Raden Mas Said diasingkan ke Ceylon.
Setelah kekacauan mereda, PB II meminta bantuan VOC merebut kembali ibukota Mataram di Kartasura. Maka dibuatlah Perjanjian Ponorogo (1743), kontrak politik antara PB II dengan VOC. Ketika menandatangani perjanjian ini, PB II tidak berkonsultasi dengan para pembesar keraton, termasuk Pangeran Mangkubumi.
Hal inilah yang kemudian memicu perselisihan di kalangan keluarga keraton, terutama antara PB II dengan Pangeran Mangkubumi. Sementara itu, PB II juga menempuh langkah besar dengan memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura yang porak poranda akibat geger Patjina, ke Surakarta (1745).
Perselisihan di dalam keraton terus berkepanjangan, sampai PB II digantikan oleh Sri Susuhunan Paku Buwono III. Untuk mendamaikannya, atas usulan VOC dibuatlah Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755). Dengan perjanjian ini, Kerajaan Mataram dibagi dua. Sebagian kerajaan dikuasai Sri Susuhunan Paku Buwono III, dengan Keraton Surakarta Hadiningrat-nya, dan sebagian lagi dikuasai Pangeran Mangkubumi, yang selanjutnya menjadi sultan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan sebutan Sultan Hamengkubuwono I.
Di tahun 1757, lewat Perjanjian Salatiga, Sunan PB III pun menyerahkan wilayah Karanganyar dan Wonogiri kepada sepupunya, Raden Mas Said, yang memimpin pemberontakan Geger Patjina ketika Mataram diperintah oleh PB II. Raden Mas Said kemudian menyatakan diri sebagai Mangkunegoro I, dan memimpin Puro Mangkunegaran sampai 1795.
Berdirinya Puro Pakualaman
Agaknya, intrik, konflik dan pemberontakan merupakan suatu hal yang biasa terjadi di dalam keraton atau kerajaan pada masa lalu. Apa yang terjadi di Kerajaan Mataram yang akhirnya membawa Mataram pada kehancuran, terjadi pula di Keraton Yogyakarta. Masa kepemimpinan Sultan HB I ditandai dengan adanya pergolakan karena konflik antara anak-anak dan cucu-cucunya dalam memperebutkan kekuasaan.
Setelah Sultan HB I mangkat (1792), ia pun digantikan oleh anaknya Sultan HB II. Konflik yang terjadi di dalam keluarga keraton tak kunjung selesai, bahkan akhirnya meluap menjadi pertempuran yang melibatkan kekuatan koloni Belanda dan Inggris. Untuk mengimbangi kekuatan Sultan HB II, pada tahun 1813 Inggris lewat Gubernur Letnan Jenderal-nya, Sir Thomas Raffles, menganugerahi gelar kepada salah seorang saudara HB II, Pangeran Notokusumo, anak HB I dengan Ratu Srenggorowati, sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (K.G.P.A.A.) Paku Alam I. Paku Alam I pun diberi daerah otonomi yang terdiri dari 4.000 cacah di Pajang, Bagelan, sebelah barat Yogyakarta, dan sebuah daerah yang terletak di antara Sungai Progo dan Bogowonto, di daerah Adikarto, sebelah barat Yogyakarta. Istana milik Kadipaten Pakualaman kita kenal dengan sebutan Puro Pakualaman.
Hilangnya Impian akan Pembentukan Kesatuan Jawa
“Perjanjian tahun 1755 dan 1757 jelas merupakan peristiwa penting dalam sejarah Mataram. Hilanglah impian akan pembentukan kesatuan Jawa yang diusahakan oleh raja-raja pertama. Seluruh Jawa Barat, seperti juga pesisir utara dan ujung timur Pulau Jawa dikuasai Kompeni. Sisanya terpecah-pecah bagaikan kain tambal seribu dan terbagi di antara tiga kerajaan, yang sekalipun tenteram dan damai, diam-diam tetap bersaing”, tulis Denys Lombard dalam bukunya Nusa Jawa: Silang Budaya (Le Carrefour Javanais).
Ya, apa yang telah dilakukan oleh raja-raja pertama relatif menjadi tidak berarti lagi setelah dibuatnya perjanjian Giyanti dan Salatiga. Padahal, politik luar negeri yang dilakukan dengan cara ekspansi telah berhasil membawa Mataram menjadi sebuah kerajaan besar, yang mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Agung. Namun sekali lagi, Perjanjian Giyanti dan Salatiga telah mengakibatkan Mataram runtuh, sehingga punahlah impian para raja pertama akan pembentukan kesatuan Jawa. Ditambah pula dengan pecahnya Keraton Yogyakarta, maka agaknya kesatuan Jawa seperti yang diimpikan oleh para raja pertama, hanyalah sekedar impian yang tidak pernah terwujud. Ironis bukan?
Tampilkan postingan dengan label indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label indonesia. Tampilkan semua postingan
Minggu, 11 April 2010
Jumat, 12 Maret 2010
Sekali Lagi, Harta Karun Indonesia Di Lelang Di Pasar Internasional
Baru-baru ini ramai diberitakan, harta karun yang berhasil diangkat dari
runtuhan kapal asing di perairan Cirebon, Jawa Barat, akan dilelang oleh
perusahaan yang mengangkatnya. Benda-benda tersebut terdiri dari
keramik, kaca persia, arca perunggu, permata, hulu pedang dari emas, dan
benda berharga lainnya.
Nilai jualnya tidak tanggung-tanggung, Rp 400 miliar. “Harta yang
diangkat mencapai 250.000 keping. Kalau dijual lewat lembaga lelang,
harganya akan anjlok. Karena itu, kami menjual satu paket penemuan itu
dengan cara menghubungi negara-negara yang kargonya ada di kapal itu,”
ujar Adi Agung, Direktur PT Paradigma Putra Sejahtera, selaku perusahaan
pengangkat harta karun tersebut (Kompas, 17 November 2006).
Sejumlah negara, seperti China, Dubai, dan Singapura, sudah menyatakan
ketertarikannya. “Namun, penjualan final akan melibatkan Pemerintah
Indonesia,” kata Adi.
Bahkan, ada informasi bahwa negara-negara Timur Tengah, seperti Oman,
Yaman, dan Arab Saudi, juga berminat membelinya, tetapi dengan syarat
harus seluruh kapal dan isinya yang dilelang. Ini berarti Pemerintah
Indonesia tidak dapat memiliki barang yang seharusnya 10 persen dari
seluruh kargo setelah diseleksi. Apa niat yang tersirat di balik
persyaratan dari negara-negara Arab tersebut?
Pelayaran dan perdagangan
Tumbuh dan berkembangnya pelayaran dan perdagangan melalui laut antara
Teluk Persia dan Tiongkok sejak abad VII atau abad pertama Hijriah
disebabkan karena dorongan pertumbuhan dan perkembangan
imperium-imperium besar di ujung barat dan ujung timur Benua Asia.
Di ujung barat terdapat imperium Muslim di bawah Kekhalifahan Bani
Umayyah (660-749 Masehi), kemudian Bani Abbasiyah (750-870 Masehi). Di
ujung timur Asia terdapat Kekaisaran Tiongkok di bawah kekuasaan Dinasti
T’ang (618-907 Masehi).
Kedua imperium itulah yang mendorong majunya pelayaran dan perdagangan
Asia. Akan tetapi, jangan dilupakan peranan Sriwijaya sebagai sebuah
imperium yang menguasai Selat Melaka pada abad VII-XI. Imperium ini
merupakan kerajaan maritim yang menitikberatkan pada pengembangan
pelayaran dan perdagangan.
Nama Persia yang sekarang disebut Iran, menurut catatan harian Tionghoa,
adalah Po-sse atau Po-ssu, yang biasa diidentifikasikan atau dikaitkan
dengan kapal-kapal Persia. Persia juga sering dikaitkan dengan sebutan
Ta-shih atau Ta-shih K’uo, yang biasa diidentifikasikan dengan Arab.
Po-sse dapat juga dimaksudkan dengan orang-orang Persia, yaitu
orang-orang Zoroaster yang berbicara dalam bahasa Persi—orang-orang
Muslim asli Iran—yang dapat pula digolongkan pada orang-orang yang
disebut Ta-shih atau orang-orang Arab. Orang Zoroaster dikenal oleh
orang Arab sebagai orang Majus, yang kemudian merupakan mayoritas
penduduk Iran setelah pengislaman.
Kehadiran orang-orang Po-ssu bersama-sama dengan orang-orang Ta-shih di
bandar-bandar sepanjang tepian Selat Melaka, pantai barat Sumatera,
serta pantai timur dan barat Semenanjung Tanah Melayu sampai ke pesisir
Laut Tiongkok Selatan diketahui sejak abad VII atau abad pertama
Hijriah. Mereka dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung.
Sebuah catatan harian Tionghoa menceritakan perjalanan pendeta Buddha
I-tsing tahun 671 Masehi dengan menumpang kapal Po-sse dari Kanton ke
Fo-shih (Sriwijaya). Catatan harian itu mengindikasikan kehadiran
orang-orang Persia di bandar-bandar di pesisir Laut Tiongkok Selatan dan
Nusantara.
Kemudian, pada 717 Masehi, diberitakan pula tentang kapal-kapal India
yang berlayar dari Sri Lanka ke Sriwijaya dengan diiringi 35 kapal
Po-sse. Tetapi, pada tahun 720 Masehi kapal-kapal tersebut kembali lagi
ke Kanton karena kebanyakan dari kapal-kapal itu mengalami kerusakan.
Hubungan pelayaran dan perdagangan antara bangsa Arab, Persia, dan
Sriwijaya rupa-rupanya dibarengi dengan hubungan persahabatan di antara
kerajaan-kerajaan di kawasan yang berhubungan dagang. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya beberapa surat dari Maharaja Sriwijaya yang
dikirimkan melalui utusan kepada Khalifah Umar ibn ’Abd al-Aziz (717-720
Masehi). Isi surat tersebut, antara lain, tentang pemberian hadiah
sebagai tanda persahabatan.
Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan kehadiran pedagang Po-sse di
Nusantara adalah ditemukannya artefak dari gelas dan kaca berbentuk vas,
botol, jambangan, dan lain-lain di situs Barus (pantai barat Sumatera
Utara) dan situs-situs di pantai timur Jambi (Muara Jambi, Muara Sabak,
Lambur). Barang-barang tersebut merupakan komoditas penting yang
didatangkan dari Persia atau Timur Tengah dengan pelabuhan-pelabuhannya
antara lain Siraf, Musqat, Basra, Kufah, Wasit, Al-Ubulla, Kish, dan Oman.
Dari Nusantara, para pedagang tersebut membawa hasil bumi dan hasil
hutan. Hasil hutan yang sangat digemari pada masa itu adalah kemenyan
dan kapur barus.
*Stempel legitimasi*
Di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan Cirebon, ada
sebuah benda berbentuk empat persegi panjang (4 x 9 cm) dari batu
(stonesoap).
Pada salah satu sisinya terdapat kalimat yang ditulis dalam aksara Arab
bergaya kufik: “al-mlku; lillah al-wahid; al-qahhar”, yang berarti
“semua kekuasaan itu milik Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa”. Kalau
diterjemahkan secara harfiah, kalimat itu mengandung asma’ul husna,
tepatnya merupakan sifat yang dimiliki mausuf (Allah) yang memiliki
kekuasaan.
Akan tetapi, kalau ditafsirkan dengan konteks kapal, yang tersirat dalam
kalimat tersebut mengandung makna bahwa si pembawa stempel mempunyai hak
untuk pergi (berdagang) ke mana saja. Tidak ada satu kekuasaan pun yang
berhak untuk melarangnya karena semua yang ada di alam semesta—termasuk
kerajaan—adalah milik Allah. Dengan demikian, stempel tersebut berguna
sebagai “alat” legitimasi untuk berlayar/berdagang ke mana saja.
Melihat gaya tulisan kufik yang dipakai, tampaknya masih kaku jika
dibandingkan dengan gaya tulisan kufik pada batu nisan Malik as-Saleh
(wafat 1297 Masehi) dari Samudra Pasai (Aceh). Bentuk tulisan ini diduga
berasal dari sekitar abad IX yang dikembangkan di daerah Kufah pada masa
pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-870 Masehi).
Kalau ditelaah dari stempel yang beraksara Arab tersebut, kapal asing
yang tenggelam bersama kargonya di perairan Cirebon diduga kapal yang
berasal dari pelabuhan Kufah atau Basra, yang sekarang termasuk wilayah
Irak. Ini berarti bahwa kapal bersama kargonya berasal dari sekitar abad
IX, lebih tua dari perkiraan juru taksir yang menyatakan dari abad X.
Tampaknya sederhana, yaitu berupa sebuah stempel dan bukan termasuk
barang seni, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan merupakan barang yang
sangat berharga.
Hingga kini belum diketahui secara tepat kapan Islam masuk ke Nusantara.
Berdasarkan batu nisan Malik as-Saleh, dipercaya Islam masuk Nusantara
pada sekitar abad XIII. Namun, jauh sebelum itu, para pedagang Muslim
sudah berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Stempel yang
ditemukan di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan
Cirebon merupakan salah satu buktinya.
Artefak ini menjadi tidak ternilai harganya apabila diperlakukan sebagai
benda cagar budaya yang mempunyai nilai kesejarahan, khususnya sejarah
perkembangan agama Islam di Nusantara.
Selama ini untuk menjawab pertanyaan masuknya Islam ke Nusantara hanya
berdasarkan analogi. Maka, dengan ditemukannya stempel merupakan bukti
artefak tentang keberadaan Islam di Nusantara.
Stempel legitimasi tersebut jelas merupakan data arkeologi dan sejarah.
Hingga saat ini artefak tersebut baru satu-satunya yang ditemukan di
Indonesia.
Jadi, tidak sepatutnya stempel tersebut termasuk barang berharga yang
ikut dilelang. Boleh jadi calon pembeli menginginkan seluruh kargo,
termasuk juga stempel, untuk tujuan kebanggaan nasional mereka.
runtuhan kapal asing di perairan Cirebon, Jawa Barat, akan dilelang oleh
perusahaan yang mengangkatnya. Benda-benda tersebut terdiri dari
keramik, kaca persia, arca perunggu, permata, hulu pedang dari emas, dan
benda berharga lainnya.
Nilai jualnya tidak tanggung-tanggung, Rp 400 miliar. “Harta yang
diangkat mencapai 250.000 keping. Kalau dijual lewat lembaga lelang,
harganya akan anjlok. Karena itu, kami menjual satu paket penemuan itu
dengan cara menghubungi negara-negara yang kargonya ada di kapal itu,”
ujar Adi Agung, Direktur PT Paradigma Putra Sejahtera, selaku perusahaan
pengangkat harta karun tersebut (Kompas, 17 November 2006).
Sejumlah negara, seperti China, Dubai, dan Singapura, sudah menyatakan
ketertarikannya. “Namun, penjualan final akan melibatkan Pemerintah
Indonesia,” kata Adi.
Bahkan, ada informasi bahwa negara-negara Timur Tengah, seperti Oman,
Yaman, dan Arab Saudi, juga berminat membelinya, tetapi dengan syarat
harus seluruh kapal dan isinya yang dilelang. Ini berarti Pemerintah
Indonesia tidak dapat memiliki barang yang seharusnya 10 persen dari
seluruh kargo setelah diseleksi. Apa niat yang tersirat di balik
persyaratan dari negara-negara Arab tersebut?
Pelayaran dan perdagangan
Tumbuh dan berkembangnya pelayaran dan perdagangan melalui laut antara
Teluk Persia dan Tiongkok sejak abad VII atau abad pertama Hijriah
disebabkan karena dorongan pertumbuhan dan perkembangan
imperium-imperium besar di ujung barat dan ujung timur Benua Asia.
Di ujung barat terdapat imperium Muslim di bawah Kekhalifahan Bani
Umayyah (660-749 Masehi), kemudian Bani Abbasiyah (750-870 Masehi). Di
ujung timur Asia terdapat Kekaisaran Tiongkok di bawah kekuasaan Dinasti
T’ang (618-907 Masehi).
Kedua imperium itulah yang mendorong majunya pelayaran dan perdagangan
Asia. Akan tetapi, jangan dilupakan peranan Sriwijaya sebagai sebuah
imperium yang menguasai Selat Melaka pada abad VII-XI. Imperium ini
merupakan kerajaan maritim yang menitikberatkan pada pengembangan
pelayaran dan perdagangan.
Nama Persia yang sekarang disebut Iran, menurut catatan harian Tionghoa,
adalah Po-sse atau Po-ssu, yang biasa diidentifikasikan atau dikaitkan
dengan kapal-kapal Persia. Persia juga sering dikaitkan dengan sebutan
Ta-shih atau Ta-shih K’uo, yang biasa diidentifikasikan dengan Arab.
Po-sse dapat juga dimaksudkan dengan orang-orang Persia, yaitu
orang-orang Zoroaster yang berbicara dalam bahasa Persi—orang-orang
Muslim asli Iran—yang dapat pula digolongkan pada orang-orang yang
disebut Ta-shih atau orang-orang Arab. Orang Zoroaster dikenal oleh
orang Arab sebagai orang Majus, yang kemudian merupakan mayoritas
penduduk Iran setelah pengislaman.
Kehadiran orang-orang Po-ssu bersama-sama dengan orang-orang Ta-shih di
bandar-bandar sepanjang tepian Selat Melaka, pantai barat Sumatera,
serta pantai timur dan barat Semenanjung Tanah Melayu sampai ke pesisir
Laut Tiongkok Selatan diketahui sejak abad VII atau abad pertama
Hijriah. Mereka dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung.
Sebuah catatan harian Tionghoa menceritakan perjalanan pendeta Buddha
I-tsing tahun 671 Masehi dengan menumpang kapal Po-sse dari Kanton ke
Fo-shih (Sriwijaya). Catatan harian itu mengindikasikan kehadiran
orang-orang Persia di bandar-bandar di pesisir Laut Tiongkok Selatan dan
Nusantara.
Kemudian, pada 717 Masehi, diberitakan pula tentang kapal-kapal India
yang berlayar dari Sri Lanka ke Sriwijaya dengan diiringi 35 kapal
Po-sse. Tetapi, pada tahun 720 Masehi kapal-kapal tersebut kembali lagi
ke Kanton karena kebanyakan dari kapal-kapal itu mengalami kerusakan.
Hubungan pelayaran dan perdagangan antara bangsa Arab, Persia, dan
Sriwijaya rupa-rupanya dibarengi dengan hubungan persahabatan di antara
kerajaan-kerajaan di kawasan yang berhubungan dagang. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya beberapa surat dari Maharaja Sriwijaya yang
dikirimkan melalui utusan kepada Khalifah Umar ibn ’Abd al-Aziz (717-720
Masehi). Isi surat tersebut, antara lain, tentang pemberian hadiah
sebagai tanda persahabatan.
Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan kehadiran pedagang Po-sse di
Nusantara adalah ditemukannya artefak dari gelas dan kaca berbentuk vas,
botol, jambangan, dan lain-lain di situs Barus (pantai barat Sumatera
Utara) dan situs-situs di pantai timur Jambi (Muara Jambi, Muara Sabak,
Lambur). Barang-barang tersebut merupakan komoditas penting yang
didatangkan dari Persia atau Timur Tengah dengan pelabuhan-pelabuhannya
antara lain Siraf, Musqat, Basra, Kufah, Wasit, Al-Ubulla, Kish, dan Oman.
Dari Nusantara, para pedagang tersebut membawa hasil bumi dan hasil
hutan. Hasil hutan yang sangat digemari pada masa itu adalah kemenyan
dan kapur barus.
*Stempel legitimasi*
Di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan Cirebon, ada
sebuah benda berbentuk empat persegi panjang (4 x 9 cm) dari batu
(stonesoap).
Pada salah satu sisinya terdapat kalimat yang ditulis dalam aksara Arab
bergaya kufik: “al-mlku; lillah al-wahid; al-qahhar”, yang berarti
“semua kekuasaan itu milik Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa”. Kalau
diterjemahkan secara harfiah, kalimat itu mengandung asma’ul husna,
tepatnya merupakan sifat yang dimiliki mausuf (Allah) yang memiliki
kekuasaan.
Akan tetapi, kalau ditafsirkan dengan konteks kapal, yang tersirat dalam
kalimat tersebut mengandung makna bahwa si pembawa stempel mempunyai hak
untuk pergi (berdagang) ke mana saja. Tidak ada satu kekuasaan pun yang
berhak untuk melarangnya karena semua yang ada di alam semesta—termasuk
kerajaan—adalah milik Allah. Dengan demikian, stempel tersebut berguna
sebagai “alat” legitimasi untuk berlayar/berdagang ke mana saja.
Melihat gaya tulisan kufik yang dipakai, tampaknya masih kaku jika
dibandingkan dengan gaya tulisan kufik pada batu nisan Malik as-Saleh
(wafat 1297 Masehi) dari Samudra Pasai (Aceh). Bentuk tulisan ini diduga
berasal dari sekitar abad IX yang dikembangkan di daerah Kufah pada masa
pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-870 Masehi).
Kalau ditelaah dari stempel yang beraksara Arab tersebut, kapal asing
yang tenggelam bersama kargonya di perairan Cirebon diduga kapal yang
berasal dari pelabuhan Kufah atau Basra, yang sekarang termasuk wilayah
Irak. Ini berarti bahwa kapal bersama kargonya berasal dari sekitar abad
IX, lebih tua dari perkiraan juru taksir yang menyatakan dari abad X.
Tampaknya sederhana, yaitu berupa sebuah stempel dan bukan termasuk
barang seni, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan merupakan barang yang
sangat berharga.
Hingga kini belum diketahui secara tepat kapan Islam masuk ke Nusantara.
Berdasarkan batu nisan Malik as-Saleh, dipercaya Islam masuk Nusantara
pada sekitar abad XIII. Namun, jauh sebelum itu, para pedagang Muslim
sudah berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Stempel yang
ditemukan di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan
Cirebon merupakan salah satu buktinya.
Artefak ini menjadi tidak ternilai harganya apabila diperlakukan sebagai
benda cagar budaya yang mempunyai nilai kesejarahan, khususnya sejarah
perkembangan agama Islam di Nusantara.
Selama ini untuk menjawab pertanyaan masuknya Islam ke Nusantara hanya
berdasarkan analogi. Maka, dengan ditemukannya stempel merupakan bukti
artefak tentang keberadaan Islam di Nusantara.
Stempel legitimasi tersebut jelas merupakan data arkeologi dan sejarah.
Hingga saat ini artefak tersebut baru satu-satunya yang ditemukan di
Indonesia.
Jadi, tidak sepatutnya stempel tersebut termasuk barang berharga yang
ikut dilelang. Boleh jadi calon pembeli menginginkan seluruh kargo,
termasuk juga stempel, untuk tujuan kebanggaan nasional mereka.
Langganan:
Postingan (Atom)